Pontianak, KI KalBar – Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat M. Darusalam menghadiri Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2025 di Azalea Room, Orchadz Ayani Hotel Pontianak ini menghadirkan narasumber Ibu Kartika Mulia Sari, S.STP, MA Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, bapak Muh Saichudin, S.Si., M.Si Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat dan bapak Drs. H. Manto, M.Si Kaban Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang hukum dan politik Ibu Dra. Natalia Karyawati, ME yang mewakili Gubernur kalimantan barat.
Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat mengevaluasi Pencapaian IDI Kalimantan Barat dari IDI 2023 yang semula menempati peringkat 7 (tujuh) nasional dengan nilai indeks 81,69 poin menjadi urutan ke 3 (tiga) nasional dengan nilai indeks sebesar 86.17 poin, yang berada pada kategori “tinggi” serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang mempengaruhi penurunan maupun peningkatan skor, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi di daerah kalbar.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Manto, menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat nasional maupun daerah. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian IDI sebelumnya serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025–2045.
Menurutnya, peningkatan kualitas demokrasi daerah menjadi salah satu target penting dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Ia menekankan perlunya data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penilaian IDI.
Manto berharap penyamaan persepsi dalam penilaian IDI tahun 2025 dapat menghasilkan skor yang lebih baik seperti capaian tahun sebelumnya. Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai pihak, antara lain Kelompok Kerja IDI Kalbar, unsur pemerintah, partai politik, media, dan organisasi kemasyarakatan, dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kesbangpol Kalbar.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi serta meningkatkan capaian IDI Kalimantan Barat di tingkat nasional.