Pontianak, KI KalBar – Rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Barat berlanjut pada hari kelima, Rabu (27/8/2025), di Ruang Audio Visual, Kantor Gubernur Kalbar.
Tiga sesi presentasi kembali digelar. Sesi 1 menampilkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM). Sesi 2 diikuti oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Selanjutnya, Sesi 3 menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Sebagaimana pola Monev tahun ini, kegiatan tidak hanya fokus pada paparan OPD, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat sipil sebagai observer. Pada kesempatan kali ini, hadir Uray Emma Yaniaries, Ketua Yayasan SEPAKAT, yang turut memberi perspektif dalam menilai keterbukaan informasi publik di Kalbar.
Keterlibatan unsur eksternal seperti Yayasan SEPAKAT diharapkan memperkaya proses evaluasi, memperkuat transparansi, dan menumbuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Monev 2025 menjadi wadah penting untuk mendorong inovasi layanan informasi publik yang inklusif, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan publik di Kalimantan Barat.