Pontianak, KI KalBar – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat resmi memulai hari pertama presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kegiatan berlangsung pada Rabu (20/8/2025) di Ruang Audio Visual, Kantor Gubernur Kalbar.
Tiga sesi presentasi diikuti sejumlah OPD, yakni Sesi 1: Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah; Sesi 2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan; serta Sesi 3: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, RSUD dr. Soedarso, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, M. Darusalam, menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan OPD yang hadir dan berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, Monev kali ini memiliki keistimewaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Biasanya presentasi Monev dilakukan melalui visitasi ke kantor masing-masing OPD, namun tahun ini kita berkumpul dalam satu ruangan. Lebih istimewa lagi, di setiap presentasi kita dibersamai observer dari unsur masyarakat, hari ini dari Jari Indonesia Borneo Barat dan Fakta Kalbar,” jelas Darusalam.
Perwakilan observer, Munira Ulya dari Jari Indonesia Borneo Barat, menilai Monev 2025 memberi banyak manfaat sebagai ajang evaluasi keterbukaan informasi publik. Ia berharap OPD terus berinovasi menghadirkan layanan informasi yang inklusif, transparan, dan membangun kepercayaan masyarakat dengan pendampingan berkelanjutan dari Komisi Informasi Kalbar.
Sementara itu, Jumadi Asnawi dari Fakta Kalbar mengapresiasi pelaksanaan Monev yang dinilai progresif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun, dipublikasikan secara luas melalui website resmi KI, serta disertai pemberian penghargaan kepada OPD dengan kinerja terbaik dalam pelayanan informasi publik.
Kehadiran observer dari unsur masyarakat dalam Monev 2025 diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kalimantan Barat.