The post Komisi Informasi Kalbar Gelar Sidang Sengketa Informasi Nomor 001/REG-PSI/1/2026 dengan Agenda Pembuktian antara PT Mitra Cakrawala Nusantara dan PUPR Kota Pontianak appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Sidang yang dihadiri Para Pihak Pemohon dan Termohon berlangsung dengan agenda Pembuktian dengan memeriksa dan mendalami surat-surat serta keterangan-keterangan dari Pemohon dan Termohon.
Sidang dipimpin oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:
1. Sabinus Matius Melano selaku Ketua Majelis,
2. Lufti Faurusal Hasan selaku Anggota Majelis, dan
3. Padmi J. Chendramidi selaku Anggota Majelis.
Setelah seluruh tahapan pembuktian dilaksanakan, Majelis Komisioner memutuskan bahwa sidang sengketa informasi ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Adapun jadwal waktu dan tempat akan disampaikan oleh Panitera Komisi Informasi Provinisi Kalimantan Barat.
#sidangpsi #SidangSengketaInformasi #KIKalbar
The post Komisi Informasi Kalbar Gelar Sidang Sengketa Informasi Nomor 001/REG-PSI/1/2026 dengan Agenda Pembuktian antara PT Mitra Cakrawala Nusantara dan PUPR Kota Pontianak appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Gelar Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Sidang berlangsung dengan agenda Pemeriksaan Awal dan dihadiri oleh pihak Pemohon, tanpa dihadiri pihak Termohon. Sidang ini bersifat terbuka untuk umum serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Komisi Informasi Prov. Kalbar sebagai bentuk transparansi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
Sidang dipimpin oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:
Dalam pemeriksaan awal tersebut, Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan, yang meliputi:
Setelah seluruh tahapan pemeriksaan awal dilaksanakan, Majelis Komisioner memutuskan bahwa sidang sengketa informasi ini akan dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya. Adapun jadwal waktu dan tempat persidangan lanjutan akan disampaikan kemudian oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada para pihak.
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik secara independen, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The post Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Gelar Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Komisi Informasi Kalbar Gelar Sidang Sengketa Informasi: Pemohon Neni Rusdiani Hadapi PN Singkawang appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Proses persidangan digelar dalam dua tahapan pada hari yang sama. Pagi hari dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dipimpin oleh Majelis Komisioner: M. Darusalam (Ketua Majelis), bersama dua anggota, yakni Sabinus Matius Melano dan Lufti Faurusal Hasan. Pada tahap ini, majelis memeriksa sejumlah aspek mendasar, di antaranya kewenangan absolut dan kewenangan relatif, legal standing para pihak, serta ketepatan batas waktu pengajuan permohonan. Pemeriksaan awal ini menjadi fondasi penting untuk memastikan perkara dapat dilanjutkan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
Memasuki siang hari, sidang berlanjut dengan agenda ajudikasi. Dalam sesi ini, majelis komisioner mulai masuk pada substansi perkara dengan mendalami bukti dokumen yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon. Selain itu, majelis juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan lisan terkait sengketa informasi yang terjadi. Interaksi langsung ini menjadi ruang klarifikasi sekaligus penguatan argumentasi dari masing-masing pihak.
Setelah melalui dua tahapan tersebut, Majelis Komisioner kemudian menyatakan sidang diskors dan akan dijadwalkan kembali pada persidangan berikutnya. Skorsing dilakukan untuk memberi waktu kepada majelis dalam menelaah lebih lanjut dokumen serta keterangan yang sudah dipaparkan, sehingga putusan nantinya dapat diambil secara cermat, objektif, dan adil.
Sidang ini menunjukkan peran penting Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga yang menjembatani masyarakat dan badan publik ketika terjadi sengketa informasi. Melalui mekanisme PSI, KI Kalbar menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus tetap dijamin, sekaligus mendorong badan publik agar semakin memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelayanan informasi.
The post Komisi Informasi Kalbar Gelar Sidang Sengketa Informasi: Pemohon Neni Rusdiani Hadapi PN Singkawang appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>