The post Antusiasme Badan Publik, Malam Penganugerahan 2025 Meriah. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, BUMD, PPID kabupaten/kota, hingga perwakilan lembaga vertikal hadir memenuhi ruangan sebagai bentuk dukungan terhadap budaya transparansi di Kalbar.
Acara ini dibuka dengan Tarian Tidayu oleh siswi SMKN 5 Pontianak, diikuti pemutaran video capaian Monev 2025 serta laporan resmi penyelenggara. Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir bersama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Donny Yoesgiantoro.
Sejumlah kepala daerah juga tampak hadir, antara lain Bupati Mempawah, Bupati Landak, Bupati Bengkayang, Bupati Sanggau, Bupati Sintang, Bupati Sekadau, Wakil Wali Kota Singkawang, dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, serta sejumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD, seperti Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas.
KI Kalbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 168 badan publik yang terbagi dalam enam kategori yakni OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota, BUMD, Lembaga Legislatif, dan Pemerintah Desa.
Pada kategori OPD Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama. Disusul Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Singkawang meraih posisi teratas, diikuti Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Di kategori BUMD, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi meraih peringkat pertama, disusul PERUMDA Tirta Khatulistiwa dan PERUMDA Tirta Raya. Adapun DPRD Kota Pontianak memimpin kategori lembaga legislatif, sementara Desa Gapura, Kabupaten Sambas, menjadi yang terbaik pada kategori pemerintah desa.
Predikat tertinggi The Best Informative diberikan kepada tiga peraih peringkat pertama, yaitu Pemerintah Kota Singkawang, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar.
Peringkat berikutnya antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDM, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Sintang, PERUMDA Tirta Khatulistiwa, PERUMDA Tirta Raya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau.
KI Kalbar juga memberikan penghargaan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, 14 kepala daerah, PPID Utama Pemprov Kalbar, PPID Utama Kabupaten Kapuas Hulu, PPID Utama Kota Singkawang dan PPID Utama Kota Pontianak, Bawaslu Kalbar, Bank Kalbar, LPP RRI Pontianak, serta tiga organisasi masyarakat sipil, Jari Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, dan Lembaga Bela Banua Talino.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, melaporkan bahwa dari 168 badan publik yang menjadi sasaran monev tahun 2025, 87,5% atau 147 badan publik yang berpartisipasi melalui aplikasi e-MONEV. Sebanyak 77 badan publik atau 45,83% telah mencapai predikat Informatif, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, dan 33 badan publik atau 19,64% tidak informatif.
“Ini menunjukkan bahwa komitmen badan publik terhadap transparansi semakin kuat,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro juga menilai capaian Kalbar tahun ini sangat baik. Ia menyoroti besarnya kehadiran kepala daerah sebagai indikator keseriusan seluruh pihak dalam mendorong keterbukaan informasi.
“Informasi adalah hak publik. Kita semua di sini hanyalah agen yang bertugas memastikan hak itu terpenuhi,” katanya.
Koordinator Monev 2025, Marhasak Reinardo Sinaga, menyampaikan beberapa rekomendasi strategis, seperti peningkatan kualitas layanan informasi, penguatan kompetensi SDM PPID.
“Optimalisasi dukungan anggaran kabupaten/kota, percepatan pembentukan PPID Desa dan Kelurahan, serta inisiatif legislasi berupa pembentukan Perda Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan segera,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, keterbukaan informasi adalah fondasi pemerintahan yang akuntabel.
“Semakin banyak badan publik yang meraih predikat Informatif, semakin kuat budaya transparansi di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Penyelenggaraan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi 2025 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Kominfo. PT Bank Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, dan Aming Coffee berperan sebagai mitra pendukung. RRI Pontianak berkontribusi sebagai media partner dengan menyiarkan jalannya acara secara langsung melalui YouTube dan siaran terestrial.
Selain itu, Malam Penganugerahan yang diselenggarakan Komisi Informasi Kalimantan Barat juga didukung oleh sejumlah organisasi media dan organisasi jurnalis, seperti AMSI Kalbar, JMSI Kalbar, AJI Pontianak, IJTI Kalbar serta PWI Kalimantan Barat. (*)
The post Antusiasme Badan Publik, Malam Penganugerahan 2025 Meriah. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Presentasi Monev Keterbukaan Informasi BUMD Se-Kalbar 2025: Dorong Transparansi dan Peningkatan Layanan Publik. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Adapun badan publik yang tampil dalam kegiatan tersebut terdiri dari tiga sesi presentasi. Pada sesi pertama, Perumda Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi dan Perumda Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau menjadi pemapar. Sesi kedua diisi oleh Perumda Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, sesi ketiga menghadirkan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, serta Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
Kegiatan ini juga turut melibatkan observer dari unsur eksternal, yaitu Ketua JMSI Pengda Kalbar, Edi Suhairul, dan General Manager KSP CU Khatulistiwa Bakti, Augustinus Satyawan, S.T. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif independen mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD Kalbar.
Ketua JMSI Pengda Kalbar, Edi Suhairul, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi yang telah melibatkan JMSI dalam kegiatan Monev. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi BUMD, khususnya yang menyangkut layanan dasar masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh badan publik, termasuk BUMD. Sebagai perusahaan daerah, BUMD punya kewajiban untuk terus meningkatkan transparansi sesuai regulasi sekaligus memperbaiki layanan kepada masyarakat. Khususnya bagi BUMD air minum, transparansi itu sangat krusial karena air adalah kebutuhan dasar, sehingga masyarakat berhak mendapatkan layanan maksimal sekaligus mengetahui progres kinerja perusahaan. Kami melihat ada peningkatan positif, tetapi upaya ini tetap harus terus ditingkatkan hingga mencapai standar optimal,” ujarnya.
Sementara itu, General Manager KSP CU Khatulistiwa Bakti, Augustinus Satyawan, S.T., juga memberikan pandangannya.
“Saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai pengalaman pertama menjadi observer dalam Monev keterbukaan informasi publik. Langkah yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Kalbar sangat positif karena masyarakat sebagai bagian penting pembangunan daerah berhak mengetahui kontribusi BUMD terhadap kesejahteraan bersama. Presentasi ini tidak hanya menjadi ruang penilaian, tetapi juga sarana refleksi dan evaluasi bagi BUMD untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan transparansi, dan memperluas manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Marhasak Reinardo Sinaga, menegaskan bahwa Monev keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari pembangunan tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik. “Monev keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari pembangunan tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi harus menjadi budaya di setiap badan publik, termasuk BUMD, karena dengan transparansi kepercayaan masyarakat akan meningkat. Kepercayaan inilah yang pada akhirnya mendukung kinerja sekaligus keberlanjutan perusahaan daerah. Saya berharap hasil evaluasi ini menjadi momentum bagi BUMD di Kalbar untuk konsisten menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sekaligus memperkuat perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, KI Kalbar berharap keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD semakin optimal, sehingga mendorong peningkatan layanan publik sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan ekonomi daerah.
The post Presentasi Monev Keterbukaan Informasi BUMD Se-Kalbar 2025: Dorong Transparansi dan Peningkatan Layanan Publik. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post BUMD Se-Kalbar Ikuti Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pelaksanaan presentasi dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, tampil Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Sesi kedua diikuti oleh Perumda Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang dan Perumda Air Minum Muare Ulakan Kabupaten Sambas. Sedangkan pada sesi ketiga, hadir Perumda Air Minum Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Perumda Air Minum Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah, dan Perumda Air Minum Tirta Landak Kabupaten Landak.
Selain peserta dari BUMD, kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur eksternal sebagai observer, yaitu Aries Munandar dari Majelis Anggota Jari Borneo Barat. Dalam pandangannya, Aries menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Setiap badan publik, termasuk BUMD, wajib transparan karena melaksanakan pelayanan publik sekaligus menggunakan anggaran publik, sehingga perlu mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara terbuka. Keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas badan publik serta mewujudkan tata kelola yang baik,” ujar Aries.
Ia menambahkan, dari kegiatan presentasi Monev ini terlihat adanya capaian yang bervariasi, mulai dari yang sudah menunjukkan progres signifikan hingga yang masih dalam tahap penyesuaian. Namun, menurutnya hal terpenting adalah adanya semangat perbaikan berkelanjutan. “Proses Monev bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan sebagai sarana evaluasi guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Marhasak Reinardo Sinaga, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi Informasi dalam memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan di setiap badan publik.
“Monev keterbukaan informasi ini bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik, khususnya BUMD, mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu lahir ketika publik merasa dilibatkan dan mendapatkan akses informasi yang jelas, cepat, dan benar,” ungkap Marhasak.
Ia menekankan bahwa Komisi Informasi akan terus mendorong kolaborasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas BUMD agar mampu memenuhi standar keterbukaan informasi. “Harapan kami, hasil Monev ini dapat menjadi cermin dan motivasi bagi setiap BUMD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga integritas pengelolaan anggaran publik,” tambahnya.
Kegiatan presentasi Monev ini akan berlanjut dengan tahapan penilaian. Hasil akhir akan diumumkan pada penganugerahan nanti sebagai bagian dari pemeringkatan keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat.
The post BUMD Se-Kalbar Ikuti Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Kabupaten/Kota se-Kalbar Paparkan Komitmen Transparansi Dalam Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan presentasi ini terbagi ke dalam tiga sesi dengan menampilkan tujuh kabupaten. Pada sesi pertama tampil Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Sanggau, disusul sesi kedua oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, serta ditutup sesi ketiga dengan presentasi dari Pemerintah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.
Sejumlah pimpinan daerah turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si, Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Wakil Bupati Melawi Malin, SH., serta Sekda Kapuas Hulu Drs. Mohd. Zaini, M.M. Mereka didampingi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing, termasuk Kadis Kominfo Sanggau Joni Irwanto, Kadis Kominfo Sekadau Matius Jon, S.Pd., M.Si, Kadis Kominfo Ketapang Doni Andriawan, S.STP., M.E., Kadis Kominfo Kayong Utara Ronny Iswandi, Kadis Kominfo Sintang Drs. Paulinus, M.si., Kadis Kominfo Kapuas Hulu Hadi Pranata, S.STP., M.Si., dan dari Melawi yang membersamai pak wakil bupati ada Kabid Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Konstantinus Borong, S.S. Selain unsur pemerintah, hadir pula observer dari eksternal, yakni Wapemred Ruai TV Pontianak Eva Caroline dan aktivis Lembaga ELPagar Fubertus Ipur.
Dalam penyampaiannya, para pimpinan daerah menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan publik. Kadis Kominfo Sekadau, Matius Jon, menegaskan, “Transparansi mencegah kita melakukan korupsi.” Sementara itu, Kadis Kominfo Ketapang, Doni Andriawan, membawa pesan Bupati Ketapang bahwa “Pemerintah yang transparan adalah kunci kepercayaan publik dan kemajuan daerah. Keterbukaan adalah komitmen kami, gotong royong adalah kekuatan kami dalam membangun Ketapang yang lebih maju dan mandiri.” Hal senada juga ditegaskan Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, yang menyatakan dukungan penuh terhadap keterbukaan informasi agar masyarakat memperoleh haknya atas informasi.
Dari unsur eksternal, Fubertus Ipur, aktivis Lembaga ELPagar, memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Kalbar atas penyelenggaraan presentasi Monev yang dinilai positif karena telah melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai observer, termasuk CSO dan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa keterbatasan pemerintah kabupaten merupakan persoalan nyata, bahkan informasi kerap berpotensi menjadi alat pemiskinan struktural. “Tantangan utama adalah bagaimana menjadikan informasi sebagai penggerak untuk mendorong daerah agar lebih maju, transparan, serta mampu menghadirkan program pembangunan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Eva Caroline, Wapemred Ruai TV Pontianak, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadi observer dalam kegiatan Monev keterbukaan informasi. Ia menekankan pentingnya Monev yang dilakukan Komisi Informasi agar benar-benar bermanfaat bagi lembaga publik dan masyarakat, karena masih banyak yang belum memahami hak keterbukaan informasi beserta payung hukumnya. “Strategi KI sudah baik dengan melibatkan pemerintah daerah, mengevaluasi, serta menyoroti capaian dan kekurangan. Namun saya berharap catatan hasil Monev tidak berhenti pada rekomendasi umum, melainkan ditindaklanjuti hingga ke level kebijakan yang implementatif, tepat sasaran, dan efektif,” ujarnya.
Dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik, Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat untuk memperkuat implementasi prinsip keterbukaan informasi publik. Lebih dari sekadar evaluasi, presentasi ini mencerminkan komitmen kolektif membangun pemerintahan yang bersih, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat M. Darusalam, menyampaikan harapan agar kegiatan presentasi ini dapat memperkuat komitmen para pimpinan daerah dan melahirkan inovasi nyata dalam pelayanan informasi publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalbar.
The post Kabupaten/Kota se-Kalbar Paparkan Komitmen Transparansi Dalam Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Hari terakhir Monev diikuti 9 DPRD yang terbagi dalam empat sesi, yaitu:
Sesi 1: DPRD Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Sesi 2: DPRD Kabupaten Ketapang, DPRD Kabupaten Kayong Utara, DPRD Kabupaten Mempawah
Sesi 3: DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Kabupaten Sekadau
Sesi 4: DPRD Kabupaten Melawi, DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Sejumlah pimpinan DPRD hadir langsung untuk memaparkan komitmen dan strategi mereka, di antaranya:
Kehadiran langsung para pimpinan lembaga legislatif ini menjadi indikator penting komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
Selain unsur legislatif, kegiatan juga dihadiri oleh pihak eksternal, antara lain:
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Hermayani Putera menyampaikan bahwa “Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan kanal digital. DPRD harus mampu menghadirkan indikator kinerja yang terukur, laporan berbasis data, serta memperluas akses masyarakat pada substansi kebijakan. Dengan begitu, transparansi dapat benar-benar dirasakan oleh publik.”
Ketua Komisi Informasi Kalbar M. Darusalam menegaskan bahwa Monev ini bukan sekadar agenda penilaian tahunan, melainkan bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola legislatif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi publik di DPRD bukan hanya formalitas. Inovasi layanan, kehadiran pimpinan, serta strategi implementasi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Inilah esensi dari keterbukaan informasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik, Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menegaskan bahwa transparansi informasi bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga fondasi pembangunan daerah yang inklusif.
The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Pertama Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pada sesi pertama, dua badan publik yang tampil yakni DPRD Kota Pontianak dan DPRD Kabupaten Sambas. Sementara pada sesi kedua, giliran DPRD Kabupaten Bengkayang yang memaparkan presentasi keterbukaan informasi publik di lembaganya.
Selain jajaran KI Kalbar, hadir pula dari unsur eksternal, yaitu Direktur INTAN Kalbar, Demanhuri Gustira. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pentingnya pemerataan akses informasi hingga ke pelosok.
“Informasi jangan hanya ada dan disediakan di meja-meja kantor atau sekretariat badan publik, atau juga hanya di media sosial atau website saja. Informasi harus dibagikan dan disebarluaskan ke masyarakat, misalnya ditempel di rumah adat di wilayah kekuasaan bapak/ibu,” tegasnya.
Demanhuri menambahkan, banyak masyarakat Dayak yang tinggal di rumah adat (rumah betang/rumah panjang) di pedalaman. Mereka sering kali kesulitan mengakses informasi melalui kantor atau website karena keterbatasan jaringan internet. Namun, mereka tetap berpegang pada aturan yang berlaku jika informasi tersebut bisa diakses langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
Hari pertama presentasi Monev ini menjadi ajang evaluasi sekaligus dorongan bagi DPRD se-Kalbar untuk semakin memperkuat transparansi dan inovasi dalam pelayanan informasi publik, agar benar-benar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
The post Hari Pertama Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post KI Kalbar Terima Kunjungan Silaturahmi dari Bawaslu Kalbar, Bahas Hasil Monev Keterbukaan Informasi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kalbar menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang telah mereka lakukan secara mandiri terhadap Bawaslu kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Berdasarkan hasil Monev, sebagian besar Bawaslu kabupaten/kota telah menunjukkan capaian yang positif. Sebanyak 11 Bawaslu Kabupaten/Kota berhasil meraih predikat Informatif, sementara 1 Bawaslu Kabupaten masuk kategori Menuju Informatif, dan 2 Bawaslu Kabupaten berada pada kategori Cukup Informatif.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, mengapresiasi langkah Bawaslu Kalbar dalam melakukan evaluasi internal terkait keterbukaan informasi publik. “Upaya yang dilakukan Bawaslu Kalbar ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Capaian yang diraih juga menjadi motivasi bagi lembaga publik lain untuk terus meningkatkan layanan informasinya,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara KI Kalbar dan Bawaslu Kalbar dalam mendorong praktik keterbukaan informasi, khususnya di bidang pengawasan pemilu, agar semakin inklusif dan dapat diakses masyarakat luas.
The post KI Kalbar Terima Kunjungan Silaturahmi dari Bawaslu Kalbar, Bahas Hasil Monev Keterbukaan Informasi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Tim Penilai Monev 2025 Gelar Rapat Pleno ke-10 di Kantor KI Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Rapat pleno ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KI Kalbar, antara lain Ketua M. Darusalam, Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lufti Faurusal Hasan, Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Padmi J. Chendramidi, serta Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Sabinus Matius Melano.
Selain unsur KI Kalbar, rapat juga dihadiri perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalbar, yakni Uslan, S.Sos., MM., selaku Kepala Bidang Informasi Publik.
Rapat pleno ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses penilaian Monev 2025, yang bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi publik di berbagai badan publik di Kalimantan Barat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Melalui forum ini, Tim Penilai Monev melakukan pembahasan mendalam terkait evaluasi dokumen, penyusunan rekomendasi, serta persiapan menuju tahap akhir penganugerahan Monev 2025.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama seluruh pihak yang terlibat. “Rapat pleno ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk memperkuat kualitas keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat. Sinergi antara KI Kalbar dan Diskominfo sangat penting dalam mewujudkan layanan informasi yang transparan dan inklusif,” ungkapnya.
Dengan terlaksananya rapat pleno ke-10 ini, diharapkan hasil Monev 2025 dapat memberikan gambaran objektif mengenai implementasi keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong badan publik untuk terus meningkatkan pelayanan informasinya kepada masyarakat.
The post Tim Penilai Monev 2025 Gelar Rapat Pleno ke-10 di Kantor KI Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Komisi Informasi Kalbar Gelar Rapat Kerja ke-17, Bahas Persiapan International Right to Know Day 2025, Monev, dan Rakornas 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Tiga agenda utama yang dibahas antara lain:
Persiapan International Right to Know Day 2025,
Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi (Monev),
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 2025.
Rapat dihadiri jajaran pimpinan dan koordinator bidang, di antaranya Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lufti Faurusal Hasan, Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Padmi J. Chendramidi, serta Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Sabinus Matius Melano.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, menegaskan pentingnya rapat kerja ini sebagai langkah memperkuat agenda keterbukaan informasi publik di Kalbar. “Persiapan International Right to Know Day 2025 menjadi momentum untuk semakin mengedukasi masyarakat mengenai hak atas informasi. Selain itu, Monev dan agenda Rakornas/Rakernis juga penting untuk memastikan sinergi program di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Rapat kerja ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran KI Kalbar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta layanan informasi publik yang inklusif bagi masyarakat.
The post Komisi Informasi Kalbar Gelar Rapat Kerja ke-17, Bahas Persiapan International Right to Know Day 2025, Monev, dan Rakornas 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Tim Penilai Laksanakan Penilaian Video Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Tim Penilai hadir untuk memberikan penilaian terhadap presentasi Badan Publik di Kalimantan Barat terkait pelaksanaan keterbukaan informasi yang disampaikan dalam bentuk video.
Langkah penilaian ini menjadi bagian penting dalam mendorong budaya transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik bagi masyarakat. Melalui Monev, Komisi Informasi Kalbar berharap setiap Badan Publik semakin berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 16.00 WIB dengan melibatkan tim penilai yang telah ditunjuk untuk memastikan proses penilaian berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi publik.
The post Tim Penilai Laksanakan Penilaian Video Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>