The post Antusiasme Badan Publik, Malam Penganugerahan 2025 Meriah. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, BUMD, PPID kabupaten/kota, hingga perwakilan lembaga vertikal hadir memenuhi ruangan sebagai bentuk dukungan terhadap budaya transparansi di Kalbar.
Acara ini dibuka dengan Tarian Tidayu oleh siswi SMKN 5 Pontianak, diikuti pemutaran video capaian Monev 2025 serta laporan resmi penyelenggara. Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir bersama Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Donny Yoesgiantoro.
Sejumlah kepala daerah juga tampak hadir, antara lain Bupati Mempawah, Bupati Landak, Bupati Bengkayang, Bupati Sanggau, Bupati Sintang, Bupati Sekadau, Wakil Wali Kota Singkawang, dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, serta sejumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD, seperti Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas.
KI Kalbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 168 badan publik yang terbagi dalam enam kategori yakni OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota, BUMD, Lembaga Legislatif, dan Pemerintah Desa.
Pada kategori OPD Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama. Disusul Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Singkawang meraih posisi teratas, diikuti Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Di kategori BUMD, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi meraih peringkat pertama, disusul PERUMDA Tirta Khatulistiwa dan PERUMDA Tirta Raya. Adapun DPRD Kota Pontianak memimpin kategori lembaga legislatif, sementara Desa Gapura, Kabupaten Sambas, menjadi yang terbaik pada kategori pemerintah desa.
Predikat tertinggi The Best Informative diberikan kepada tiga peraih peringkat pertama, yaitu Pemerintah Kota Singkawang, PERUMDA Air Minum Tirta Melawi, dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar.
Peringkat berikutnya antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDM, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Sintang, PERUMDA Tirta Khatulistiwa, PERUMDA Tirta Raya, serta Pemerintah Kabupaten Sanggau.
KI Kalbar juga memberikan penghargaan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, 14 kepala daerah, PPID Utama Pemprov Kalbar, PPID Utama Kabupaten Kapuas Hulu, PPID Utama Kota Singkawang dan PPID Utama Kota Pontianak, Bawaslu Kalbar, Bank Kalbar, LPP RRI Pontianak, serta tiga organisasi masyarakat sipil, Jari Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, dan Lembaga Bela Banua Talino.
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, melaporkan bahwa dari 168 badan publik yang menjadi sasaran monev tahun 2025, 87,5% atau 147 badan publik yang berpartisipasi melalui aplikasi e-MONEV. Sebanyak 77 badan publik atau 45,83% telah mencapai predikat Informatif, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, dan 33 badan publik atau 19,64% tidak informatif.
“Ini menunjukkan bahwa komitmen badan publik terhadap transparansi semakin kuat,” ujarnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro juga menilai capaian Kalbar tahun ini sangat baik. Ia menyoroti besarnya kehadiran kepala daerah sebagai indikator keseriusan seluruh pihak dalam mendorong keterbukaan informasi.
“Informasi adalah hak publik. Kita semua di sini hanyalah agen yang bertugas memastikan hak itu terpenuhi,” katanya.
Koordinator Monev 2025, Marhasak Reinardo Sinaga, menyampaikan beberapa rekomendasi strategis, seperti peningkatan kualitas layanan informasi, penguatan kompetensi SDM PPID.
“Optimalisasi dukungan anggaran kabupaten/kota, percepatan pembentukan PPID Desa dan Kelurahan, serta inisiatif legislasi berupa pembentukan Perda Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan segera,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, keterbukaan informasi adalah fondasi pemerintahan yang akuntabel.
“Semakin banyak badan publik yang meraih predikat Informatif, semakin kuat budaya transparansi di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Penyelenggaraan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi 2025 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Kominfo. PT Bank Kalbar, PT Dharma Inti Bersama, dan Aming Coffee berperan sebagai mitra pendukung. RRI Pontianak berkontribusi sebagai media partner dengan menyiarkan jalannya acara secara langsung melalui YouTube dan siaran terestrial.
Selain itu, Malam Penganugerahan yang diselenggarakan Komisi Informasi Kalimantan Barat juga didukung oleh sejumlah organisasi media dan organisasi jurnalis, seperti AMSI Kalbar, JMSI Kalbar, AJI Pontianak, IJTI Kalbar serta PWI Kalimantan Barat. (*)
The post Antusiasme Badan Publik, Malam Penganugerahan 2025 Meriah. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post KI Kalbar Siap Gelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi 2025, Simbol Komitmen Menuju Pemerintahan yang Terbuka appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Ketua KI Kalbar M. Darusalam menyampaikan capaian keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, baik dari sisi partisipasi maupun kualitas layanan informasi publik.
“Tahun ini kita melihat peningkatan signifikan jumlah badan publik yang naik ke zona Informatif. Ini membuktikan bahwa semangat transparansi telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi di Kalbar,” ujarnya di Pontianak, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
“Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pemerintahan yang terbuka akan melahirkan kepercayaan publik yang kuat,” tambah Darusalam.
Sementara, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, atau yang akrab disapa Edho, menegaskan bahwa Monev 2025 dirancang tidak hanya untuk menilai kepatuhan regulatif, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan kolaborasi antar-badan publik dalam pengelolaan informasi.
“Sebanyak 168 badan publik tahun ini berkompetisi secara sehat untuk memperbaiki layanan informasinya. Kita ingin memastikan keterbukaan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Edho.
Hadirnya Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro di Pontianak menjadi bentuk dukungan langsung terhadap kemajuan Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam agenda malam anugerah nanti, Donny dijadwalkan memberikan sambutan sekaligus menyerahkan penghargaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat atas dukungannya dalam mewujudkan implementasi keterbukaan informasi di provinsi tersebut.
Selain penilaian utama, KI Kalbar juga akan memberikan penghargaan khusus kepada sejumlah pihak yang dianggap memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi informasi, termasuk kepada kepala daerah dan lembaga yang menunjukkan inovasi dan kepedulian terhadap keterbukaan publik di daerahnya.
Malam penganugerahan ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain dari Pemprov Kalbar, dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Dharma Inti Bersama, serta Aming Coffee juga memberikan apresiasi dan dukungan sebagai kerjasama kemitraan. Dukungan ini tidak lepas dari bentuk apresiasi sektor swasta dan perbankan dalam keterbukaan informasi di Kalimantan Barat. Selain itu, sebagai Media Partner, RRI Pontianak juga terlibat langsung dan aktif dalam mewujudkan literasi keterbukaan informasi publik, dengan cara menyiarkan secara langsung di media sosial Youtube serta siaran terestrialnya.
Kegiatan ini nantinya akan diawali dengan Tarian Tidayu yang akan disuguhkan oleh Siswi dari SMKN 5 Kota Pontianak, disusul penayangan video capaian Monev 2025, serta laporan resmi Ketua KI Kalbar. Puncak kegiatan akan diisi dengan penyerahan penghargaan kepada para peraih peringkat tertinggi di setiap kategori, termasuk The Best Informatif 2025 dan kategori khusus bagi lembaga atau tokoh penggerak keterbukaan informasi publik di Kalbar.
Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, Kalimantan Barat pada tahun 2024 mencatat Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebesar 81,97 poin, menempati peringkat keenam nasional. KI Kalbar menargetkan skor tersebut akan meningkat pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya jumlah badan publik yang informatif dan penerapan sistem informasi yang lebih transparan di seluruh wilayah.
“Kami optimis Kalbar dapat menjadi contoh provinsi yang konsisten dalam membangun keterbukaan informasi yang efektif dan berkelanjutan,” tutur Edho.
Dengan tema besar “Keterbukaan Informasi Publik Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, malam penganugerahan tahun ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab publik di Bumi Khatulistiwa. (*)
The post KI Kalbar Siap Gelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi 2025, Simbol Komitmen Menuju Pemerintahan yang Terbuka appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>