The post KI Kalbar Terima Kunjungan Kesbangpol Bahas Monev Badan Publik appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua KI Kalbar M. Darusalam, Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, dan Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Sabinus Matius Melano. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.
Menurut M. Darusalam, komunikasi dan koordinasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan informasi publik dapat diakses secara transparan, akurat, dan sesuai regulasi. “Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka,” ujarnya.
The post KI Kalbar Terima Kunjungan Kesbangpol Bahas Monev Badan Publik appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Komisi Informasi Kalimantan Barat Jadi Narasumber Dalam Sosialisasi & Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Informasi Publik Di Kubu Raya appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat, 1 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat I Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya dan dimulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan dilaksanakan dengan metode paparan materi oleh narasumber dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman prinsip-prinsip keterbukaan informasi, klasifikasi jenis informasi, serta mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
Dalam paparannya, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Keterbukaan informasi di badan publik adalah keharusan. Monitoring dan evaluasi (Monev) hanyalah instrumen untuk mencapainya,” ujarnya.
Sementara itu, Lufti Faurusal Hasan memaparkan secara teknis tentang implementasi standar layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID, termasuk tantangan dan solusi dalam menghadapi dinamika permintaan informasi dari masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Kalbar berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis keterbukaan informasi.
The post Komisi Informasi Kalimantan Barat Jadi Narasumber Dalam Sosialisasi & Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Informasi Publik Di Kubu Raya appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Perkuat Tata Kelola Informasi, KI Kalbar Isi Materi Rakor PPID dan Uji Konsekuensi di Sanggau appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, pukul 08.00 WIB hingga selesai, di Ruang Daranante, Kantor Bupati Sanggau, dan dihadiri oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sanggau.
Hadir sebagai narasumber, Sabinus Matius Melano, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Kalbar, menyampaikan materi terkait penyusunan daftar informasi yang dikecualikan serta prosedur uji konsekuensi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Badan publik wajib memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kecuali yang dikecualikan. Ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menjamin hak warga ujar Sabinus Matius Melano.
The post Perkuat Tata Kelola Informasi, KI Kalbar Isi Materi Rakor PPID dan Uji Konsekuensi di Sanggau appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post PLN UID Kalbar Gandeng Komisi Informasi Kalbar Perkuat Keterbukaan Informasi Publik appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan PLN UID Kalbar, yakni Rahayu Arimbi, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum; Mukhlis Zan, Manajer Komunikasi; serta Romi Kurniyanto, Asisten Manajer Komunikasi. Dari pihak Komisi Informasi KalBar, hadir langsung Ketua KI M. Darusalam, Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, serta para Koordinator Bidang: Sabinus Matius Melano (Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik), Lufti Faurusal Hasan (Penyelesaian Sengketa Informasi), dan Padmi J. Chendramidi (Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola).
Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dan memastikan peran aktif Komisi Informasi KalBar dalam kegiatan sosialisasi yang akan digelar secara hybrid pada 31 Juli 2025. Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi PLN untuk menguatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja PLN, khususnya di Kalimantan Barat.
“PLN berkomitmen penuh dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu, sinergi dengan Komisi Informasi menjadi sangat penting,” ujar Rahayu Arimbi dalam pertemuan tersebut.
Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darusalam, menyambut baik langkah PLN tersebut dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih luas dan berkualitas di sektor pelayanan publik.
Sosialisasi mendatang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman para PPID PLN dalam menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga publik dapat mengakses informasi secara cepat, mudah, dan bertanggung jawab.
The post PLN UID Kalbar Gandeng Komisi Informasi Kalbar Perkuat Keterbukaan Informasi Publik appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>