The post Komisi Informasi Pusat Susun Pedoman Data dan Fakta IKIP 2025 di Pontianak, Kalimantan Barat. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn beserta Tenaga Ahli KI Pusat Annie Londa, Asisten Ahli Nurul Aderahma, jajaran Komisioner KI Provinsi Kalimantan Barat M. Darusalam (Ketua), Marhasak Reinardo Sinaga (Wakil Ketua), Lufti Faurusal Hasan (KorBid Penyelesaian Sengketa Informasi), Padmi J. Chendramidi (KorBid Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola), serta Sabinus Matius Melano (KorBid Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik). Turut hadir Uslan, S.Sos., M.M. selaku PLH Kadiskominfo Prov. Kalbar serta Widha Anistya Suwarso, S.IP., MA., dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tanjungpura.
Dalam kegiatan tersebut, Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn atau yang akrab disapa Vici menjelaskan bahwa penyusunan pedoman data dan fakta ini merupakan langkah penting untuk memperkuat metodologi dan konsistensi pengukuran IKIP di seluruh Indonesia.
“Hari ini Komisi Informasi Pusat melakukan penyusunan panduan untuk data dan fakta keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pengukuran indeks keterbukaan informasi seluruh Indonesia. Data dan fakta ini akan menjadi panduan untuk tahun 2026,” ujar Vici.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dipihnya Kalimantan Barat untuk penyusunan pedoman tersebut karena
“Kalimantan Barat menjadi salah satu dari tiga provinsi yang mampu menyajikan data dan fakta dengan baik dalam penyusunan IKIP 2025. Harapannya, pedoman yang disusun di sini dapat menjadi panduan bagi provinsi di seluruh Indonesia dalam penyusunan IKIP tahun 2026,” ungkapnya.
Vici juga menegaskan bahwa pedoman ini akan menjadi dasar bagi KI Pusat dalam menilai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah berlaku 15 tahun. Artinya, implementasinya seharusnya sudah berjalan maksimal, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga hingga kabupaten, kota, dan desa,” tambahnya.
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. “Komisi Informasi Kalimantan Barat melakukan monitoring tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten, kota, dan bahkan desa. Ini bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain,” puji Vici.
Dalam kesempatan tersebut, Vici juga memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat atas inisiatifnya mengangkat tema ‘Keterbukaan Informasi Hijau Untuk Kalimantan Barat Sejahtera’ dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day).
“Saya mengapresiasi KI Kalbar yang mengusung tema keterbukaan informasi hijau. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keterbukaan informasi di bidang lingkungan hidup. Tata kelola hutan, lahan, dan lingkungan adalah persoalan serius karena masih banyak badan publik yang belum terbuka,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh badan publik di Kalimantan Barat untuk semakin transparan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
“Untuk itu, kepada seluruh badan publik di Kalbar, ayo terbuka! Berikan hak akses masyarakat atas informasi publik. Dan kepada seluruh masyarakat Kalbar, ayo peduli, gunakan hak akses Anda atas informasi publik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Kalimantan Barat M. Darusalam menyampaikan apresiasinya atas kehadiran KI Pusat dan memilih Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi penyusunan pedoman data dan fakta IKIP 2025. “Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai saran dan masukan dalam diskusi penyusunan pedoman data dan fakta IKIP ini. Semoga menjadi panduan bagi KI Kalbar dalam penyusunan IKIP 2026 yang lebih baik, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal,” ujar Bung Darsa.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transparansi.
“Harapan kami, badan publik dapat memberikan akses informasi yang optimal pada masyarakat melalui kanal-kanal digital yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses informasi dengan mudah,” jelasnya.
Melalui momentum Right to Know Day 2025, Bung Darsa mengingatkan tema peringatan “Keterbukaan Informasi Hijau untuk Kalbar Sejahtera”.
“Kami berharap keterbukaan informasi hijau, terutama terkait tata kelola lahan, lingkungan, dan agraria, dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Kalbar dengan lebih berdaya dalam mengelola sumber daya alamnya secara baik sesuai peruntukan yang telah ditetapkan,” tutup Bung Darsa.
Rapat koordinasi ini menjadi tonggak penting bagi penguatan keterbukaan informasi publik tidak hanya bagi Kalbar namun juga bagi Indonesia. Dipilihnya Kalbar sebagai contoh dalam penyajian data dan fakta penyusunan IKIP 2025 semoga memberikan dampak terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang informatif kedepan.
#KI KalBar #KIPusat #InformasiHijau #KeterbukaanInformasiPublik #GoodGovernance #Transparansi #Pontianak #Kalbar
The post Komisi Informasi Pusat Susun Pedoman Data dan Fakta IKIP 2025 di Pontianak, Kalimantan Barat. appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD Kalbar Tutup Presentasi dengan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pada hari terakhir, tiga OPD tampil memaparkan implementasi keterbukaan informasi publik di instansi masing-masing, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar, serta Badan Perhubungan Provinsi Kalbar.
Sebagaimana pola pelaksanaan tahun ini, Monev tidak hanya melibatkan OPD, tetapi juga menghadirkan unsur eksternal sebagai observer. Kali ini hadir Widhanistyas, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN), yang turut memberikan pandangan akademik mengenai pentingnya penguatan ekosistem keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.
Dengan berakhirnya tahap presentasi ini, Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 diharapkan mampu menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan informasi publik, memperkuat transparansi, serta mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD Kalbar Tutup Presentasi dengan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Keenam Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD Kalbar Tunjukkan Komitmen Akuntabilitas, Akademisi Ikut Kawal Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Agenda hari ini diisi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tampil dalam tiga sesi. Sesi 1 menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sesi 2 dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Sesi 3 diikuti oleh Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Inspektorat Provinsi Kalbar.
Sejalan dengan inovasi Monev tahun 2025, setiap presentasi tidak hanya dihadiri OPD, tetapi juga melibatkan unsur eksternal sebagai observer. Kali ini hadir Rosadi Jamani, dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar sekaligus Ketua Satupena Kalbar. Kehadiran akademisi ini diharapkan memperkaya perspektif, sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal keterbukaan informasi publik.
Monev 2025 tidak hanya menjadi forum evaluasi rutin, melainkan juga ruang kolaborasi untuk memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, serta membangun akuntabilitas badan publik di Kalimantan Barat.
The post Hari Keenam Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD Kalbar Tunjukkan Komitmen Akuntabilitas, Akademisi Ikut Kawal Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Kelima Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 Tigkat OPD Se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Tiga sesi presentasi kembali digelar. Sesi 1 menampilkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM). Sesi 2 diikuti oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Selanjutnya, Sesi 3 menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Sebagaimana pola Monev tahun ini, kegiatan tidak hanya fokus pada paparan OPD, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat sipil sebagai observer. Pada kesempatan kali ini, hadir Uray Emma Yaniaries, Ketua Yayasan SEPAKAT, yang turut memberi perspektif dalam menilai keterbukaan informasi publik di Kalbar.
Keterlibatan unsur eksternal seperti Yayasan SEPAKAT diharapkan memperkaya proses evaluasi, memperkuat transparansi, dan menumbuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Monev 2025 menjadi wadah penting untuk mendorong inovasi layanan informasi publik yang inklusif, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan publik di Kalimantan Barat.
The post Hari Kelima Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 Tigkat OPD Se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALBAR TAHUN 2020 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020
KI Kalbar — Dalam upaya melihat tingkat kepatuhan dan implementasi Badan Publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kembali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, mulai sejak bulan Juli s/d Oktober 2020.
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 02/KI.Kalbar/SK/06/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 berikut terlampir Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai alat penilaian mandiri yang dilakukan oleh Badan Publik peserta Monev. Pedoman diatas mengatur beberapa hal mulai dari tahapan persiapan, kategori penilaian, pengiriman SAQ, pengembalian SAQ, verifikasi SAQ, visitasi Tim Penilai termasuk mekanisme penilaian serta zonasi pemeringkatan.
Sebanyak 91 Badan Publik yang akan dilakukan Monev di tahun 2020, terdiri dari 4 Kategori yaitu ; 1) OPD Pemprov. Kalbar, 46 Badan Publik, 2) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar, 14 Badan Publik, 3) BUMD di Kalbar, 16 Badan Publik, 4) Lembaga Legislatif di Kalbar, 15 Badan Publik. Monev dilakukan dengan mekanisme penilaian menurut Bobot Penilaian Quesioner (70 %) dan Bobot Penilaian Visitasi (30 %).
Hasil penilaian diatas kemudian akan dikelompokkan dalam Zonasi Pemeringkatan : #Zona Hijau, nilai 85-100 : Informatif, #Zona Biru, nilai 70-84,9 : Menuju Informatif, #Zona Kuning, nilai 55-69,9 : Cukup Informatif, #Zona Merah, nilai 30-54,9 dan #Zona Hitam, nilai >29,9 : Tidak Informatif.
Hasil penilaian akan diputuskan dalam Pleno Tim Penilai untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat dan dilaporkan secara terbuka kepada publik, dan tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
The post MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALBAR TAHUN 2020 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post RENCANA KEGIATAN DISKUSI DALAM JARIGAN KIP appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT
KI Kalbar — Kamis, 02 Juli 2020 Komisi Informasi Prov. Kalbar bekerjasama dengan Pemprov. Kalbar, Suar Asa Khatulistiwa (SAKA), dan Fisipol Universitas Tanjungpura akan melaksanakan kegiatan #DiskusiDalamJaringan dengan tema: “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik di Era Tatanan Normal Baru Menuju Masyarakat Informatif”
Pembicara:
1. H. Sutarmidji SH., MHum. (Gubernur Kalbar)
2. Romanus Ndau Lendong, Ketua Bid. Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat RI,
3. Dr. Erdi Abidin, MSi. (Pengamat Kebijakan Publik Untan)
4. Sy. Amin Muhammad, AMd. (Wakil Ketua DPRD Kalbar)
Moderator : Dian Lestari (Suar Asa Khatulistiwa)
Pelaksanaan dilakukan melakui Zoom Cloud Meeting dan akan di tampilkan juga dalam Live Streaming : Facebook KI Kalbar
Konfirmasi keikutsertaan melalui http://bit.ly/DiskusiInformasi
Atau hubungi
Narahubung
Fikri : 0895 6000 06741
Nings : 087709326219 (WA saja)
The post RENCANA KEGIATAN DISKUSI DALAM JARIGAN KIP appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>