The post BUMD Se-Kalbar Ikuti Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pelaksanaan presentasi dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi pertama, tampil Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Sesi kedua diikuti oleh Perumda Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang dan Perumda Air Minum Muare Ulakan Kabupaten Sambas. Sedangkan pada sesi ketiga, hadir Perumda Air Minum Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Perumda Air Minum Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah, dan Perumda Air Minum Tirta Landak Kabupaten Landak.
Selain peserta dari BUMD, kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur eksternal sebagai observer, yaitu Aries Munandar dari Majelis Anggota Jari Borneo Barat. Dalam pandangannya, Aries menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Setiap badan publik, termasuk BUMD, wajib transparan karena melaksanakan pelayanan publik sekaligus menggunakan anggaran publik, sehingga perlu mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara terbuka. Keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas badan publik serta mewujudkan tata kelola yang baik,” ujar Aries.
Ia menambahkan, dari kegiatan presentasi Monev ini terlihat adanya capaian yang bervariasi, mulai dari yang sudah menunjukkan progres signifikan hingga yang masih dalam tahap penyesuaian. Namun, menurutnya hal terpenting adalah adanya semangat perbaikan berkelanjutan. “Proses Monev bukan untuk saling menjatuhkan, melainkan sebagai sarana evaluasi guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Marhasak Reinardo Sinaga, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi Informasi dalam memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas berjalan di setiap badan publik.
“Monev keterbukaan informasi ini bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik, khususnya BUMD, mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu lahir ketika publik merasa dilibatkan dan mendapatkan akses informasi yang jelas, cepat, dan benar,” ungkap Marhasak.
Ia menekankan bahwa Komisi Informasi akan terus mendorong kolaborasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas BUMD agar mampu memenuhi standar keterbukaan informasi. “Harapan kami, hasil Monev ini dapat menjadi cermin dan motivasi bagi setiap BUMD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga integritas pengelolaan anggaran publik,” tambahnya.
Kegiatan presentasi Monev ini akan berlanjut dengan tahapan penilaian. Hasil akhir akan diumumkan pada penganugerahan nanti sebagai bagian dari pemeringkatan keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat.
The post BUMD Se-Kalbar Ikuti Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Hari terakhir Monev diikuti 9 DPRD yang terbagi dalam empat sesi, yaitu:
Sesi 1: DPRD Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Sesi 2: DPRD Kabupaten Ketapang, DPRD Kabupaten Kayong Utara, DPRD Kabupaten Mempawah
Sesi 3: DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Kabupaten Sekadau
Sesi 4: DPRD Kabupaten Melawi, DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Sejumlah pimpinan DPRD hadir langsung untuk memaparkan komitmen dan strategi mereka, di antaranya:
Kehadiran langsung para pimpinan lembaga legislatif ini menjadi indikator penting komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
Selain unsur legislatif, kegiatan juga dihadiri oleh pihak eksternal, antara lain:
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Hermayani Putera menyampaikan bahwa “Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan kanal digital. DPRD harus mampu menghadirkan indikator kinerja yang terukur, laporan berbasis data, serta memperluas akses masyarakat pada substansi kebijakan. Dengan begitu, transparansi dapat benar-benar dirasakan oleh publik.”
Ketua Komisi Informasi Kalbar M. Darusalam menegaskan bahwa Monev ini bukan sekadar agenda penilaian tahunan, melainkan bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola legislatif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi publik di DPRD bukan hanya formalitas. Inovasi layanan, kehadiran pimpinan, serta strategi implementasi harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Inilah esensi dari keterbukaan informasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik, Menuju Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menegaskan bahwa transparansi informasi bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga fondasi pembangunan daerah yang inklusif.
The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Tingkat Lembaga Legislatif se-Kalbar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Komisi Informasi Kalbar Dorong Transparansi dalam Pelayanan Publik pada Rakor Diskominfo Ketapang appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Mewakili KI Kalbar, Lufti Faurusal Hasan selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi membawakan materi dengan tajuk “Peran Komisi Informasi dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik”. Dalam pemaparannya, Lufti menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan publik, termasuk hingga tingkat desa.
Kegiatan ini diikuti oleh PPID Badan Publik OPD Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dihadiri sekitar 150’an peserta secara daring/zoom, dibuka oleh Bupati Ketapang yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Repalianto, S.Sos., M.Si.
Rakor ini diawali dengan laporan Kepala Diskominfo Ketapang, dilanjutkan sambutan dan pembukaan oleh Bupati Ketapang. Sesi materi menghadirkan dua narasumber, yaitu dari Diskominfo Ketapang dengan bahasan Makna Transparansi dan Responsif dalam Pelayanan Informasi Publik, serta dari KI Kalbar mengenai kebijakan dan implementasi transparansi di lembaga publik.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan kolaborasi antara Diskominfo Kabupaten Ketapang dan Komisi Informasi Kalbar semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga tercipta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
The post Komisi Informasi Kalbar Dorong Transparansi dalam Pelayanan Publik pada Rakor Diskominfo Ketapang appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD Kalbar Tutup Presentasi dengan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pada hari terakhir, tiga OPD tampil memaparkan implementasi keterbukaan informasi publik di instansi masing-masing, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar, serta Badan Perhubungan Provinsi Kalbar.
Sebagaimana pola pelaksanaan tahun ini, Monev tidak hanya melibatkan OPD, tetapi juga menghadirkan unsur eksternal sebagai observer. Kali ini hadir Widhanistyas, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN), yang turut memberikan pandangan akademik mengenai pentingnya penguatan ekosistem keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.
Dengan berakhirnya tahap presentasi ini, Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 diharapkan mampu menjadi tolok ukur peningkatan kualitas layanan informasi publik, memperkuat transparansi, serta mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
The post Hari Terakhir Presentasi Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD Kalbar Tutup Presentasi dengan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Kelima Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 Tigkat OPD Se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Tiga sesi presentasi kembali digelar. Sesi 1 menampilkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM). Sesi 2 diikuti oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Selanjutnya, Sesi 3 menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Sebagaimana pola Monev tahun ini, kegiatan tidak hanya fokus pada paparan OPD, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat sipil sebagai observer. Pada kesempatan kali ini, hadir Uray Emma Yaniaries, Ketua Yayasan SEPAKAT, yang turut memberi perspektif dalam menilai keterbukaan informasi publik di Kalbar.
Keterlibatan unsur eksternal seperti Yayasan SEPAKAT diharapkan memperkaya proses evaluasi, memperkuat transparansi, dan menumbuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Monev 2025 menjadi wadah penting untuk mendorong inovasi layanan informasi publik yang inklusif, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan publik di Kalimantan Barat.
The post Hari Kelima Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 Tigkat OPD Se-KalBar appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Keempat Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD KalBar Paparkan Komitmen Layanan Publik yang Transparan appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pada hari keempat ini, presentasi terbagi dalam tiga sesi. Sesi 1 diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sesi 2 menghadirkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara itu, Sesi 3 diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).
Sejalan dengan pola Monev tahun ini, kegiatan tidak hanya menghadirkan presentasi dari OPD, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai observer. Pada kesempatan kali ini, hadir perwakilan dari Badko HMI Kalbar dan Pemuda Katolik Kalbar yang turut memberikan penguatan perspektif terhadap implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Melalui keterlibatan OPD dan unsur eksternal secara aktif, Monev 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi juga wadah kolaborasi untuk membangun budaya transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat kepada badan publik di Kalimantan Barat.
The post Hari Keempat Monev Keterbukaan Informasi 2025: OPD KalBar Paparkan Komitmen Layanan Publik yang Transparan appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Ketiga Monev Keterbukaan Informasi 2025: Biro-Biro Setda Kalbar Tunjukkan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Pada kesempatan ini, sejumlah biro di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar tampil memaparkan komitmen dan implementasi keterbukaan informasi publik. Sesi 1 diikuti oleh Biro Organisasi Setda, Biro Pemerintahan Setda, dan Biro Umum Setda. Selanjutnya, Sesi 2 diisi oleh Biro Perekonomian Setda, Biro Hukum Setda, dan Biro Administrasi Pimpinan Setda.
Seperti pada hari-hari sebelumnya, kegiatan ini juga melibatkan unsur eksternal sebagai observer dari masyarakat sipil. Hari ini, hadir perwakilan dari PMKRI Santo Thomas More Pontianak dan DPD GMNI Kalbar yang turut memberikan perspektif serta masukan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk unsur masyarakat, diharapkan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga sarana membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara berkelanjutan.
The post Hari Ketiga Monev Keterbukaan Informasi 2025: Biro-Biro Setda Kalbar Tunjukkan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Hari Kedua Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025: OPD Kalbar Paparkan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>Sejumlah OPD tampil dalam tiga sesi presentasi. Sesi 1 diisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sesi 2 menghadirkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan Sesi 3 diikuti oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda, serta Biro Administrasi Pembangunan Setda.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar, M. Darusalam, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD dan jajaran yang berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik.
“Monev tahun ini berbeda, karena tidak lagi dilakukan melalui visitasi ke kantor masing-masing, melainkan terkonsolidasi dalam satu ruangan. Lebih istimewa lagi, setiap presentasi didampingi observer dari unsur masyarakat. Hari ini hadir perwakilan dari LPS AIR dan AJI Pontianak,” ungkap M. Darusalam.
Salah satu observer, Ahmad Sofyan dari LPS AIR, menilai pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kalbar merupakan inovasi penting untuk membangun ekosistem informasi yang sehat melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan. Ia juga mengapresiasi langkah KI Kalbar yang melibatkan unsur masyarakat dalam proses Monev 2025.
Kehadiran observer masyarakat sipil pada kegiatan ini menambah dimensi transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan informasi publik yang terbuka dan inklusif di Kalimantan Barat.
The post Hari Kedua Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025: OPD Kalbar Paparkan Komitmen Transparansi appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>