The post KI Kalbar Gelar Rapat Kerja ke-15 Bahas Pedoman dan Jadwal Presentasi Monev 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Dalam rapat ini, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yaitu:
Ketua KI Kalbar, M. Darusalam, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan memastikan proses Monev 2025 berjalan lebih terarah, transparan, dan sesuai standar penilaian yang berlaku. “Dengan pedoman yang jelas, diharapkan peserta Monev dapat menyampaikan presentasi secara optimal, baik secara langsung maupun melalui media video,” ujarnya.
Rapat kerja ini menjadi langkah strategis KI Kalbar dalam memperkuat kualitas pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat, sekaligus memastikan badan publik mampu mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang berkualitas.
The post KI Kalbar Gelar Rapat Kerja ke-15 Bahas Pedoman dan Jadwal Presentasi Monev 2025 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Komisi Informasi Kalimantan Barat Jadi Narasumber Dalam Sosialisasi & Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Informasi Publik Di Kubu Raya appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat, 1 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat I Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya dan dimulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan dilaksanakan dengan metode paparan materi oleh narasumber dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman prinsip-prinsip keterbukaan informasi, klasifikasi jenis informasi, serta mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
Dalam paparannya, Wakil Ketua KI Kalbar, M. Reinardo Sinaga, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Keterbukaan informasi di badan publik adalah keharusan. Monitoring dan evaluasi (Monev) hanyalah instrumen untuk mencapainya,” ujarnya.
Sementara itu, Lufti Faurusal Hasan memaparkan secara teknis tentang implementasi standar layanan informasi publik yang harus dijalankan oleh PPID, termasuk tantangan dan solusi dalam menghadapi dinamika permintaan informasi dari masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Kalbar berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis keterbukaan informasi.
The post Komisi Informasi Kalimantan Barat Jadi Narasumber Dalam Sosialisasi & Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Informasi Publik Di Kubu Raya appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>The post Perkuat Tata Kelola Informasi, KI Kalbar Isi Materi Rakor PPID dan Uji Konsekuensi di Sanggau appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, pukul 08.00 WIB hingga selesai, di Ruang Daranante, Kantor Bupati Sanggau, dan dihadiri oleh perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sanggau.
Hadir sebagai narasumber, Sabinus Matius Melano, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Kalbar, menyampaikan materi terkait penyusunan daftar informasi yang dikecualikan serta prosedur uji konsekuensi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Badan publik wajib memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kecuali yang dikecualikan. Ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menjamin hak warga ujar Sabinus Matius Melano.
The post Perkuat Tata Kelola Informasi, KI Kalbar Isi Materi Rakor PPID dan Uji Konsekuensi di Sanggau appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
]]>