Artikel dan Opini – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

Peringati Right to Know Day 2025: Komisi Informasi Provinsi KalBar Usung Tema “Keterbukaan Informasi Hijau Untuk Kalimantan Barat Sejahtera”

kikalbar — Sun, 28 Sep 2025 03:03:59 +0000

Pontianak, KI KalBar – Dunia setiap tahun memperingati International Right to Know Day atau Hari Hak untuk Tahu Internasional pada tanggal 28 September. Peringatan ini pertama kali dideklarasikan pada tahun 2002 di Sofia, Bulgaria, oleh organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara yang bergerak dalam bidang kebebasan informasi. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa hak atas informasi publik merupakan hak asasi yang penting bagi demokrasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu, gagasan ini terus berkembang dan semakin mendapat pengakuan. Pada 15 Oktober 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menetapkan 28 September sebagai International Day for Universal Access to Information (Hari Akses Universal terhadap Informasi).

Data terbaru dari Information Commissioner of Canada menunjukkan bahwa lebih dari 140 negara telah mengadopsi undang-undang atau kebijakan yang menjamin hak warga untuk memperoleh informasi publik. Sebelumnya, pada tahun 2022, Article19.org menuliskan jumlah negara dengan UU akses informasi tercatat sekitar 126 negara menurut organisasi terkait hak atas informasi publik.

Angka-angka ini menggambarkan bahwa gerakan right to know bukan sekadar slogan, tetapi telah memasuki fondasi regulasi banyak negara, sebagai pilar demokrasi dan akuntabilitas.

Indonesia menjadi salah satu negara yang serius menegakkan hak atas informasi publik. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Melalui UU ini, setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik, sementara badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani akses informasi yang terbuka, cepat, dan akurat.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah, sebagai lembaga independen yang mengawal implementasi UU KIP. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, monitoring kepatuhan badan publik, hingga penyelesaian sengketa informasi. Peringatan Right to Know Day di Indonesia pun menjadi ruang refleksi sekaligus komitmen memperkuat prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Di Kalimantan Barat, Right to Know Day diperingati secara rutin oleh Komisi Informasi Provinsi Kalbar bersama masyarakat sipil, akademisi, dan badan publik. Peringatan ini tidak hanya menjadi acara seremonial, melainkan juga momentum edukasi publik tentang arti penting keterbukaan informasi.

Tahun 2025 ini, Komisi Informasi Provinsi Kalbar mengusung tema:

“Keterbukaan Informasi Hijau Untuk Kalimantan Barat Sejahtera.”

Tema ini menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan, tetapi juga berhubungan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat memastikan tata kelola sumber daya alam dilakukan secara transparan, mencegah praktik korupsi, serta menjamin keadilan antar generasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar M. Darusalam menyampaikan bahwa hak untuk tahu adalah hak untuk hidup lebih baik. “Keterbukaan informasi publik adalah fondasi bagi demokrasi yang sehat. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, ikut serta dalam pengambilan keputusan penting, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk Kalbar yang lebih sejahtera,” ujarnya.

Dengan semangat Right to Know Day 2025, Komisi Informasi Kalbar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mempraktikkan hak atas informasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Semakin masyarakat berani menggunakan hak untuk tahu, semakin kuat pula pondasi demokrasi, transparansi, dan kesejahteraan di Kalimantan Barat.

Right to Know Day 2025 – Hak untuk tahu adalah hak kita semua!

The post Peringati Right to Know Day 2025: Komisi Informasi Provinsi KalBar Usung Tema “Keterbukaan Informasi Hijau Untuk Kalimantan Barat Sejahtera” appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

FGD IKIP Provinsi Kalimantan Barat 2024

kikalbar — Tue, 30 Jul 2024 02:52:50 +0000

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 memasuki tahap pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus/FGD bagi para informan ahli daerah di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa 30 Juli 2024.

Kegiatan dibuka langsung oleh Komisioner KI Pusat Ibu Samrotunnajah Ismail dan dihadiri oleh Anggota Pokjada Kalbar M. Darusalam, Sabinus Matius Melano, Uslan, Muhammad Faisal, dan Widha Anistya Suwarso. Komisioner KI Kalbar Lufti Faurusal Hasan, Marhasak Reinardo Sinaga dan Padmi Januarni Chendramidi serta 10 Informan Ahli IKIP Prov. Kalbar Tahun 2024.

FGD IKIP Prov. Kalbar ini untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi serta upaya-upaya pemerintah Kalimantan Barat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana IKIP mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, capaian, serta disparitas keadaan yang ada.

Diskusi kelompok terfokus dilakukan setelah proses wawancara terhadap 10 orang Informan Ahli (IA) selesai dilakukan. Sepuluh orang IA tersebut terdiri dari 5 cluster, yang mewakili unsur pemerintah daerah di Kalimantan Barat sebagai penyedia informasi, unsur akademisi, unsur jurnalis unsur pelaku usaha dan unsur masyarakat sebagai pengguna informasi.

Informan Ahli Daerah Kalimantan Barat dari unsur pemerintah melibatkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat Sefpri Kurniadi dan Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Octavianus Johan Enas, akademisi diwakili oleh Dosen Universitas Tanjungpura Endah Rantau Itasari dan M. Sabran Achyar dari unsur pelaku usaha melibatkan Direktur Perumdam Tirta Senentang Sintang Jane Elisabeth Wuysang dan Rian Herfianda, selaku Badan Pengurus Daerah HIPMI Kalbar, unsur jurnalis melibatkan Leo Prima Yuhersaputra dan Edi Suhairul dan unsur masyarakat melibatkan Chatarina Pancer Istiyani dan Ruhermansyah.

#untukkalbarlebihterbuka

The post FGD IKIP Provinsi Kalimantan Barat 2024 appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

MENGUKUR KETERBUKAAN BADAN PUBLIK SEKTOR TKHL DI KALIMANTAN BARAT

kikalbar — Fri, 05 Feb 2021 08:03:23 +0000

MENGUKUR KETERBUKAAN BADAN PUBLIK SEKTOR TKHL DI KALIMANTAN BARAT

BUKU MENGUKUR KETERBUKAAN BADAN PUBLIK SEKTOR TKHL DI KALIMANTAN BARAT-min

Unduh File Klik Disini

MENGUKUR KETERBUKAAN BADAN PUBLIK SEKTOR TKHL DI KALIMANTAN BARAT

1 file(s) 1.45 MB

Download

The post MENGUKUR KETERBUKAAN BADAN PUBLIK SEKTOR TKHL DI KALIMANTAN BARAT appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Menguatkan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalimantan Barat

kikalbar — Fri, 08 Jan 2021 08:19:30 +0000

Menguatkan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalimantan Barat

Oleh : Lufti Faurusal Hasan

https://online.fliphtml5.com/cbbaw/jpjb/#p=10

The post Menguatkan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalimantan Barat appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

PENGUMUMAN

kikalbar — Mon, 30 Mar 2020 09:18:00 +0000

SESUAI SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR : 440/0836/KESRA-B TERTANGGAL 17 MARET 2020 TENTANG PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) / TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN SURAT EDARAN KETUA KOMISI INFORMASI PROV. KALBAR NOMOR 01/2020 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN TINDAKAN PREVENTIF PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. MAKA PELAYANAN TATAP MUKA UNTUK SEMENTARA DIHENTIKAN SAMPAI WAKTU PEMBERITAHUAN BERIKUTNYA HINGGA WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN
ATAS PERHATIANNYA, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

The post PENGUMUMAN appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

PENERIMAAN CALON TENAGA ADMINISTRASI

kikalbar — Wed, 26 Feb 2020 03:54:04 +0000

Telah dibuka Penerimaan Calon Tenaga Administrasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki Kompetensi dan Pengalaman dalam Bidang Administrasi Pemerintahan dengan Kualifikasi dan Persyaratan seperti

The post PENERIMAAN CALON TENAGA ADMINISTRASI appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERGURUAN TINGGI IKIP PGRI PONTIANAK

kikalbar — Tue, 02 Jul 2019 02:00:43 +0000

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) bekerjasama dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Perguruan Tinggi, Selasa (02/07). Kegiatan yang digelar di Aula Hadari Nawawi Lantai 4 IKIP ini diikuti oleh 111 orang mahasiswa dari berbagai program studi, dengan dihadiri langsung oleh Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP PGRI) Pontianak Rustam, M.Pd, Kepala Bagian Kemahasiswaan Anang Kosim, M.Pd, Bapak/Ibu dekan Fakultas IKIP PGRI Pontianak, dan Bapak/Ibu Kepala Prodi IKIP PGRI Pontianak; sementara dari KI Kalbar hadir Muhammad Darussalam, SE wakil Ketua KI Kalbar dan Rospita Vici Paulyn, ST, Mediator Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Kalbar.

Rospita Vici Paulyn, ST, Mediator, Komisioner KI Kalbar Bidang Advokasi, Soslialisasi, dan Edukasi KI Kalbar yang menjadi Narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan sosialisasi di Perguruan Tinggi karena mahasiswa sebagai insan akademisi generasi penerus bangsa merupakan potensi yang besar sebagai agen perubahan. Untuk itu sangat penting memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana UU ini memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka seluruh informasi publik yang dikuasainya serta kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses setiap informasi publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat wajib tahu, mengerti, dan memahami mengenai hak-haknya atas informasi publik, sehingga mahasiswa dapat turut serta berperan aktif dalam mengontrol transparansi atau keterbukaan informasi publik.

“Perguruan Tinggi mempunyai peranan penting melaksanakan dan mendorong keterbukaan informasi publik. Pertama karena Perguruan Tinggi merupakan badan publik yang harus tunduk terhadap UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Kedua, perguruan tinggi merupakan institusi yang menjunjung tinggi budaya akademik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta membina sumber daya manusia yang akan mengisi berbagai struktur sosial dalam masyarakat dan negara pada masa yang akan datang. Dengan demikian dalam melaksanakan proses belajar mengajar, penelitian, serta pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi harus aktif membangun budaya keterbukaan informasi publik dalam masyarakat,”ujar Vici menambahkan.

Lebih lanjut Vici menjelaskan bahwa lingkungan Perguruan Tinggi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan informasi publik. Untuk itu sejumlah peran dapat dijalankan oleh Perguruan Tinggi, antara lain :
1. Sebagai “lokomotif” dalam melaksanakan UU KIP dengan pembenahan sistem pengelolaan informasi secara benar, akurat, dan mudah diakses;
2. Sebagai “fasilitator: dalam membangun masyarakat sadar informasi yang memanfaatkan informasi publik untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; dan
3. Menjadi “motivator” agar masyarakat dan badan publik lainnya dapat memanfaatkan penyediaan informasi publik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehdupan bangsa.

Sebagai Agent of Change, mahasiswa diharapkan dapat membawa suatu perubahan dari sesuatu hal yang buruk menjadi sesuatu hal yang lebih baik dalam berbagai aspek. Itu berarti mahasiswa harus berperan aktif untuk menjadi penggerak dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Agar mampu meningkatkan kapasitas bangsa dan mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan yang ada pada saat ini.

Para mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Terlihat dalam sesi tanya jawab, sejumlah mahasiswa nampak bersemangat sekali mengajukan beberapa pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka dalam hal mengakses informasi publik.

Vici berharap, setelah kegiatan ini mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan dari Komisi Informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat luas mengenai keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya jaminan terhadap hak-hak masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dibutuhkannya dari semua badan publik.

“Mahasiswa berasal dari berbagai daerah di seluruh Kalimantan Barat. Harapan kami, saat mahasiswa berkumpul dalam komunitas-komunitasnya, ataupun saat sedang libur kuliah dan pulang ke daerahnya masing-masing, mahasiswa dapat juga menginformasikan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing tentang adanya UU KIP agar masyarakat semakin paham terhadap hak-haknya atas informasi publik. Bersama mahasiswa kita berjuang untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkasnya.

The post SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERGURUAN TINGGI IKIP PGRI PONTIANAK appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Contoh Artikel dan Opini

kikalbar — Mon, 01 Jul 2019 12:09:55 +0000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vel urna pellentesque, venenatis magna at, venenatis velit. Vivamus dui sem, porttitor in eleifend vel, facilisis et tellus. Aenean maximus vehicula venenatis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin enim felis, elementum vitae mi a, sagittis tempor tellus. Proin varius convallis nibh. Cras suscipit, mi ac lobortis ultricies, arcu mi pretium enim, fermentum suscipit lorem ante rutrum justo. Sed vel tortor hendrerit, congue magna pretium, varius nunc.

Suspendisse vel faucibus leo, ut mollis diam. Pellentesque fermentum vehicula magna, id ornare lectus ullamcorper sit amet. Aenean scelerisque et leo non gravida. Proin molestie nunc non tristique porta. Mauris nulla neque, blandit sit amet risus eu, lacinia finibus mi. Sed vestibulum neque eget enim eleifend, non euismod enim tincidunt. Nullam a sollicitudin magna. Cras imperdiet sagittis orci eu porttitor. Nunc non tortor metus. Nunc vel metus rutrum, tristique dui ac, viverra dui.

Etiam commodo sed mi in ultrices. Nam semper nisl ex, viverra consequat elit sollicitudin scelerisque. Nunc scelerisque velit congue, tristique massa sit amet, posuere mauris. Sed mattis, ligula in ornare mattis, dui augue dictum nibh, vitae ultrices odio purus tristique sem. Fusce pellentesque faucibus neque nec gravida. Etiam egestas quis nibh non scelerisque. Donec eleifend diam ac quam finibus molestie. Curabitur nec arcu congue, pharetra nibh ac, viverra ex. Nunc congue sapien at justo varius bibendum. Duis gravida nunc eget justo feugiat tincidunt. Praesent quis arcu tortor. Vivamus elementum lorem eget rutrum faucibus.

Praesent laoreet tempus turpis, at tincidunt dui dictum aliquet. Donec finibus massa non leo gravida, et vehicula lorem auctor. Donec feugiat erat et justo cursus consectetur. Proin id ullamcorper ligula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur tempor mauris justo. Phasellus nec hendrerit metus. Phasellus quam quam, varius a dictum nec, feugiat a felis. Vivamus accumsan pretium tellus vitae fermentum. Curabitur faucibus auctor lectus, eget eleifend mi porttitor quis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent volutpat dignissim tincidunt. Nulla ullamcorper purus nulla, sit amet ornare metus egestas in.

The post Contoh Artikel dan Opini appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Contoh Artikel dan Opini

kikalbar — Mon, 01 Jul 2019 12:09:52 +0000

The post Contoh Artikel dan Opini appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Contoh Artikel dan Opini

kikalbar — Mon, 01 Jul 2019 12:09:49 +0000

The post Contoh Artikel dan Opini appeared first on Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.